Javascript anda tidak aktif!
Silahkan aktifkan javascript pada browser anda untuk mengakses website kami, atau ikuti timeline kami atau like halaman facebook kami.
  • Monthly Archives: February 2017

    iagi-logo-rekonstruksi-ver5

    PEMILU KETUA PENGDA IAGI ACEH 2017

    Banda Aceh, 28 Februari 2017. Prosesi Pemilu Ketua Pengda IAGI Aceh digelar sejak 10 Februari 2017. Dimulai dengan sosialisasi, penjaringan calon ketua, penyampaian visi misi calon ketua, dan pemungutan suara pada 27 Februari 2017.

    Dari rangkaian proses di atas terjaring 3 kandidat Ketua Pengda yaitu Joni R Ahmad, Zulfakriza dan Yusmardani Arya Putra (lihat profil singkat papa lampiran). Pagi ini pak Faizal Adriansyah (Ketua Pengda IAGI Aceh periode sebelumnya) mengumumkan hasil pemilu ini, sebagai berikut.

    Di pagi yang basah ini (setidaknya di Banda Aceh sedang hujan) izinkan kami menyampaikan hasil pemilihan ketua IAGI Aceh yang dilakukan secara online. Ada 21 pemilih dari 33 anggota yang terdata dalam grup WA IAGI Aceh, hal ini memberikan gambaran bahwa pemilih mewakili > 50% dari rekan2 IAGI Aceh. Pemilihan dilakukan secara terbuka dengan semangat profesional dalam kekeluargaan. Hasil pemilihan ditunjukkan dalam gambar terlampir. Hasil penghitungan suara menunjukkan Joni R Ahmad 52.4%, Zulfakriza 38.1% dan Putra 9.5%. Alhamdulillah, perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Joni R. Ahmad. Dengan demikian pak Joni mendapatkan amanah untuk memimpin Pengda IAGI Aceh periode 2017-2019.

    Ucapan selamat menjalankan tugas dan amanah disampaikan kepada pak Joni, dan terima kasih disampaikan kepada pak Faisal dan tim yang telah membawa Pengda IAGI Aceh berkembang. Semoga Pengda IAGI Aceh semakin maju dan mendatangkan manfaat bagi semua. (SP-Biro Media IAGI)

    Penambangan Liar: Permasalahan yang Tak Kunjung Berakhir

    Industri pertambangan nasional sedang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Terutama sekali karena mengemukanya isu perpanjangan/ peralihan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mengoperasikan tambang tembaga-emas-nya di Papua. Terlepas dari hiruk-pikuk kasus PTFI ini, ada satu isu lama yang bergulir terus yang sebenarnya tak kalah penting untuk segera ditangani, yaitu penambangan liar (sering pula disebut sebagai PETI/ penambangan tanpa ijin). Problem ini memang tidak terlalu nampak di permukaan, apalagi di kalangan pengambil keputusan di Jakarta. Namun permasalahannya sebenarnya sudah sangat kronis dan berkembang multisektor, tidak hanya pada masalah hilangnya pemasukan negara dan kerusakan lingkungan yang sangat masif, tetapi juga merambah ke masalah keamanan, kesehatan masyarakat, konflik sosial dan bahkan mungkin ke masalah kedaulatan negara, karena mulai muncul PETI yang dilakukan oleh orang asing.

    Kalau kita membuka ‘mesin pencari’ di laptop dan mengetik ‘penambangan liar’, akan kita jumpai pemberitaan tentangnya dengan lokasi menyebar di seluruh Indonesia, dari Aceh, Jambi, Sumsel, Lampung, Jawa, Lombok, Nusa Tenggara, Kalimantan di segala sudutnya, Sulawesi, Halmahera dan pojok-pojok Maluku lainnya sampai dengan Papua. Artinya fenomena penambangan liar ini sudah sedemikian masif-nya terjadi di seluruh penjuru tanah air. Jenis komoditinyapun sangat bervariasi dari emas, perak, timah, pasir besi, batubara, sirtu yang mungkin mengandung mineral jarang (REE/ rare earth elements), marmer, batu andesite sampai pasir sungai. Tidak terbayang, dan mungkin belum ada yang menghitung seberapa besar kerugian negara dari sektor pajak dan royalti atas kegiatan PETI ini. Belum lagi dari sisi kerusakan lingkungan yang diderita oleh suatu wilayah tanpa penanganan.

    Sebenarnyalah, praktek penambangan berwawasan lingkungan menjadi suatu keharusan di dalam industri ekstraktif dan merupakan bagian integral bersamaan dengan pengembangan nilai ekonomi, keselamatan kerja dan kemasyarakatan. Praktek penambangan yang benar dan baik (‘good mining practices’) sejauh ini sudah menjadi semangat dalam industri pertambangan resmi. Penyimpangan di sana-sini juga tidak dipungkiri terjadi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang nakal yang mestinya menjadi domain pemerintah untuk memonitor dan meluruskannya sesuai regulasi yang berlaku. Namun maraknya PETI juga tidak dapat dipungkiri menambah runyam kesan buruk industri pertambangan sebagai perusak lingkungan.

    Banyaknya kejadian negatif berkaitan dengan kegiatan pertambangan yang diikuti pemberitaan gencar oleh media massa seharusnya membuat komunitas pertambangan bersyukur. Karena hal ini menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan (termasuk pers dan masyarakat umum) memberikan perhatian besar atas kegiatan pertambangan di negeri kita terutama yang tidak mematuhi kaidah-kaidah usaha pertambangan yang benar dan baik, mengancam keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar, merusak lingkungan dan tidak mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Walaupun di sisi lain, sangat disadari bahwa pemberitaan yang gencar akan menjadikan masalah menjadi berkembang sangat kompleks dan multi sektor.

    Kembali ke masalah PETI, dibandingkan dengan pengusahaan pertambangan resmi paling tidak ada 8 poin negatif bisa diulas, yaitu:

    1. Legalitas: karena ketidak-legalan-nya, PETI tidak memberikan kontribusi pemasukan apapun kepada negara. Pajak, royalty dan restribusi lain tidak akan dapat ditarik oleh pemerintah.
    2. Keselamatan kerja: praktek penambangan yang benar dan baik tidak dilakukan bahkan kegiatan cenderung dilakukan secara serampangan. Kaidah keselamatan kerja sangat diabaikan. Oleh karenanya sudah banyak korban tewas baik dilaporkan maupun tidak yang terjadi di area-area PETI di seluruh tanah air.
    3. Keamanan: karena tidak ada sistem pengelolaan yang jelas dan terukur, di daerah PETI sering muncul kelompok-kelompok pekerja yang biasanya dipimpin oleh ‘preman’ dalam mengusahakan suatu lokasi PETI. Tidak jarang bentrokan terjadi antar kelompok penambang yang memakan korban tewas. Sistem keamanan di wilayah PETI tidak akan tertangani dengan baik.
    4. Sosial: tanpa adanya sistem keamanan yang jelas, daerah PETI biasanya berkembang menjadi daerah-daerah kumuh dengan tingkat kehidupan sosial cenderung merosot. Kejahatan pencurian dan prostitusi menjadi hal biasa. Kondisi sosial seperti ini dikawatirkan sangat rentan untuk menular kepada desa-desa di sekitar daerah PETI.
    5. Kerusakan lingkungan: karena tanpa perencanaan yang jelas, praktek penambangan liar akan meninggalkan kerusakan lingkungan parah. Lubang-lubang tambang menganga tanpa reklamasi dan rehabilitasi, bahan-bahan kimia (merkuri, sianida dll) bertebaran mencemari tanah dan air tanpa penanganan.
    6. Kesehatan: tanpa sistem yang jelas masalah kesehatan akan mendera para pekerja di daerah PETI. Ditambah dengan faktor kerusakan lingkungan di daerah tersebut, berbagai penyakit sering muncul tak terkendali.
    7. Ekonomi: kegiatan PETI dengan jumlah pekerja banyak tapi tanpa sistem yang jelas membuat roda ekonomi berputar njomplang. Para pekerja akan tetap menjadi buruh kasar dengan pendapatan minim (miskin) dan yang menjadi kaya adalah para cukong/ pemodal yang biasanya orang dari luar daerah PETI.
    8. Konservasi sumberdaya alam: tanpa sistem dan perencanaan penambangan, PETI mengacak-acak pola konservasi sumberdaya alam setempat. Dapat dipastikan akan banyak bahan tambang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, terbuang percuma karena keterbatasan teknologi dan sistem penambangan ngawur yang diterapkan oleh PETI.

    Di kala situasi lapangan kerja menyempit, kegiatan PETI memang dapat membuka peluang kerja secara masif, tetapi efek negatif yang ditimbulkan tidaklah sebanding dengan untung yang didapat. Menjadi tugas kita bersama, pemerintah, penggiat pertambangan dan masyarakat untuk memahami positif – negatif nya kegiatan PETI ini. Ada banyak hal menarik yang sebenarnya bisa dikupas dari operasi penambangan illegal ini, terutama dari sudut pandang pelaku/ pekerja. Banyak suka duka di sana yang bisa diceritakan sebagai pembelajaran. Nanti perlu diulas di lain kesempatan.

    Regulasi tentang penambangan skala kecil (resmi) sebenarnya sudah ada di UU Minerba No. 4/ 2009 dan regulasi turunannya. Regulasi untuk menindak kegiatan penambangan illegal-pun juga sudah ada pula. Sehingga akhirnya kembali bahwa penegakan hukumlah yang perlu ditingkatkan tanpa pandang bulu. (SP)

    PETI_1
    Perkampungan penambangan emas ilegal di P. Buru

    PETI_2
    Praktek penambangan emas tanpa ijin dengan penyedotan material lepas (soil)

    PETI_3
    Penyedotan tanah/ material lepas pada praktek penambangan emas ilegal

    TERPILIHNYA KETUA BARU MAGI (Masyarakat Geowisata Indonesia)

    Senin, 13 Februari 2017, MAGI (Masyarakat Geowisata Indonesia) atau Indonesian Geotourism Society yang merupakan sub-organisasi dari IAGI melakukan pertemuan bertempat di Ruang Edukasi, Museum Geologi, Badan Geologi, Bandung untuk melakukan Rapat Pengurus sekaligus pemilihan  Ketua MAGI dari Dr. Yun Yunus Kusumahbrata (periode 2013-2016) kepada Dr. Budi Brahmantyo (periode 2017-2019).

    Rapat dihadiri  Pengurus MAGI dan Ketua PP IAGI Sukmandaru Prihatmoko. Pengurus MAGI yang hadir antara lain; Yun Yunus Kusumahbrata, Budi Brahmantyo, Heryadi Rachmat, Oman Abdurrahman, Sinung Baskoro, Oki Oktariadi, Adi Hardiyono, Atep Kurnia, Ronald Agusta, Deni Sugandi, Titi Bachtiar, Dwandari Ralanarko, Rahman Hakim Syaiful , Reza Permadi, dan wakil dari Pengurus Masyarakat Geologi Tata Lingkungan (MAGLI) Indra Badri.

    Acara berlangsung dari pukul 14.00 – 16.00 WIB, dimulai dengan Sambutan dari Oman Abdurrahman selaku Kepala Museum Geologi, dilanjutkan dengan laporan Pertanggungjawaban Ketua MAGI, Yun Yunus Kusumahbrata, yang diawali pemaparan tentang Geowisata dan kilas balik berdirinya MAGI.

    Acara dilanjutkan dengan pemilihan ketua baru MAGI yang diilakukan secara Musyawarah untuk mufakat. Berdasarkan kompetensi, etika dan sumbangsihnya di bidang Geowisata, maka diputuskan Budi Brahmantyo sebagai Ketua baru MAGI untuk periode 2017-2019. Pasca terpilihnya Budi Brahmantyo sebagai ketua MAGI yang baru, acara dilanjutkan dengan pemaparan rencana program MAGI Periode 2017-2019. Budi Brahmantyo mengatakan “Harapannya MAGI bisa menjadi Lembaga sertifikasi profesi di bidang Geowisata dan mempunyai peran penting dalam aktifitas Geowisata di Indonesia sehingga Geowisata dapat terasa di seluruh wilayah Indonesia”.

    Program dari MAGI akan membuat suatu SKKNI (Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) khusus Geowisata, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata R.I, hal ini diperlukan untuk melakukan sertifikasi kepada para pemandu wisata untuk menghasilkan seorang Interpreter yang kompeten di bidang Geowisata.

    Selain itu MAGI juga akan melakukan Audiensi dengan stakeholders di bidang Pariwisata seperti ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies) dan HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) dengan tujuan untuk melihat peluang adanya kerjasama di bidang Pariwisata khususnya Geowisata.

    Untuk menyebarluaskan spirit Geowisata ke seluruh Indonesia, MAGi juga berencana untuk membangun SM (Seksi Mahasiswa) di setiap Universitas yang memiliki Program Studi Teknik Geologi di seluruh Indonesia. Hal ini agar jiwa seorang profesional interpreter bisa ditanamkan mulai dari Mahasiswa.

    Pada acara Penutup, Ketua PP IAGI Sukmandaru Prihatmoko mengatakan “MAGI harus bersifat konservatif, salah satunya dengan memanfaatkan area bekas tambang untuk dijadikan destinasi Geowisata, sehingga area tersebut tidak sia-sia dan menjadi ruang edukasi untuk wisatawan”

    Acara terakhir ditutup dengan pembacaan doa oleh Sinung Baskoro dan foto bersama. Harapannya Geowisata dapat menjadi alternatif bagi industri kebumian, karena memanfaatkan Sumber Daya Alam hanya untuk dinikmati dan bersifat Non-Ekstraktif.

    Pengurus MAGI 2017-2019 Foto1 Pengurus MAGI 2017-2019 Foto2 Pengurus MAGI 2017-2019 Foto3 Pengurus MAGI 2017-2019 Foto4

     

    Geologi di Tengah Gencarnya Infrastruktur

    ’Geologist not only about exploration and exploitation of resource. We also serve nation by supporting best infrastructure.’’

    Itulah kalimat penutup dari presentasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang disampaikan oleh Dirjan Bina Marga Arie Setiadi pada perhelatan GIC 2016 di Bandung Oktober silam. Sebuah untaian kalimat yang mengingatkan bahwa peran geologi dalam pembangunan infrastuktur sangatlah strategis.

    Sejauh ini geologi memang identik dengan eksprorasi dan eksploitasi bidang migas dan minerba. Sampai tahun 2000an orientasi mahasiswa setelah lulus ingin bekerja di kedua bidang itu karena menjanjikan penghasilan yang jauh di atas rata-rata. Hasil dari riset kecil-kecilan di sebuah perguruan tinggi menunjukkan kecenderungan tersebut.

    Kini ketika dalam beberapa tahun terakhir harga migas dan minerba merosot, mulai ada lirikan ke bidang lain, termasuk geologi teknik. Apalagi pemerintahan Jokowi ini menempatkan pembangunan infrastuktur sebagai prioritas. Ditambah lagi jumlah prodi geologi yang meningkat drastis sehingga lulusan geologi menumpuk yang tentu saja tak mungkin tertampung di industri migas dan minerba.

    Kesempatan berkarier di geologi teknik menjadi kian terbuka manakala menteri pekerjaan umum adalah lulusan geologi. Ada nuansa berbeda ketika posisi tertinggi di kementerian PPUPR dikomandani seorang geolog. Peran ilmu geologi yang sebelumnya seakan berada di area pinggiran, kini ditarik ke tengah. Geologi sudah dijadikan poros keberhasilan pembangunan infrastruktur. Geolog menjadi kunci keselamatan bangunan infrastuktur.

    Dibangunnya bendungan Jatigede yang sudah mangkrak puluhan tahun, selain karena instruksi dari Presiden Jokowi, tidak lepas pula dari nyali Menteri PUPERA. Selama ini salah satu faktor yang membikin ‘takut’ adalah keberadaan sesar Baribis yang melewati bendungan tersebut. Bagi menteri Basuki, keberadaan sesar bisa disiasati berdasarkan kajian ilmiah dengan meminimalisir risiko yang mungkin ditimbulkan oleh sesar tersebut.

    Benar bahwa kenyataan selama ini tak sedikit infrastruktur yang rusak karena mengabaikan kondisi geologi. Ambruknya bangunan wisma atlet di Hambalang misalnya, lepas dari masalah korupsi yang membelit, daerah tersebut secara geologi kurang layak untuk pembangunan gedung. Batuan dasar berupa lempung yang menjadi bidang gelincir terjadinya longsor tanah.

    Begitu pula jalan Tanjung Redeb di Kalimantan Timur. Karena kajian geologi diabaikan akhirnya jalan tersebut ambles dan sebagian patah, setiap tahun membutuhkan miliaran rupiah untuk memperbaikinya. Gerakan tanah yang aktif terus merusakkan infrastuktur jalan. Padahal jika sejak awal problematika geologi menjadi pijakan, hancurnya prasarana jalan itu bisa diantisipasi dengan baik.

    Contoh paling fenomenal adalah jebolnya bendungan ST Fransiskus  pada 1928 di Kalifornia Amerika Serikat. Bendungan itu runtuh sehingga menggelontorkan 24 juta meter kubik air menyapu Lembah Santa Clara. Kota Santa Paula terkubur sampai enam meter, tersetat 450 meninggal termasuk 42 anak sekolah. Penyebab runtuhnya bendungan karena diabaikannya kondisi geologi dimana bendungan berada pada wilayah paleomega landslide.

    Peran geologi sangat vital dalam pembangunan infrastuktur. Dari analisis kondisi geologi hasilnya akan memberikan kesimpulan apakah bangunan infrastruktur itu tetap dilanjutkan atau tidak. Jika dilanjutkan bagaimana strategi meminimalisir risiko, di sini geolog akan memberikan masukan kepada ahli teknik sipil sebagai pelaksana pembangunan.

    Dalam basis analisis, selain faktor daya dukung tanah, fenomena geologi juga menjadi faktor krusial, misalnya apakah daerah tersebut merupakan wilayah gempa, atau daerah patahan, atau bagaimana jenis batuan dan struktur stratigrafinya, dan sebagainya. Kajian tersebut menjadi bekal untuk merancang bangunan yang kelak tahan terhadap fenomena geological hazard.

    Geolog dengan spesifikasi apa yang menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur? Basuki membuat daftar ada 28 profesi yang menjadi spesialisasi geolog, dua di antaranya yang paling dekat dengan pembangunan infrastruktur yakni engineering geologist dan geotechnical geologist.

    Dalam perspektif keteknikan peran geologi berada pada posisi antara melihat ke belakang dan merancang ke depan. Maksudnya, geolog akan melihat kebelakang untuk mengetahui bagaimana proses geologi di daerah tersebut, sekaligus juga melihat ke depan bagaimana merancang rekayasa (looking back at geologic processes and forward to engineering products)

    Geologi juga menjadi salah satu faktor penting sejak sebelum pekerjaan kontruksi sampai pada berlangsungnya pembangunan kontruksi, apakah itu di bawah permukaan tanah atau di atas tanah. Termasuk juga menentukan dan memahami material bumi yang ada di wilayah tersebut. Menjadi tugas berat bagi geolog karena untuk mengurangi dampak bahaya geologi terkadang harus berlawanan dengan kepentingan manusia.

    Indonesia yang berada pada sabuk vulkanis (ring of fire) sejatinya sudah akrab dengan geological hazard. Hampir seluruh tempat di Indonesia juga lekat dengan potensi bencana, sehingga bisa dikatakan bahwa di seluruh wilayah pembangunan infrastruktur terancam bencana geologi. Karena itu peran geolog sangat strategis dan menjadi kunci dalam pembangunan infrastruktur.

    Belajar dari Kasus Hambalang

    Para koruptor pada proyek Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) sudah masuk bui. Dan proyek yang menelan dana Rp 2,1 triliun itu kini terbengkelai. Bukan saja karena dananya telah dikorupsi, tetapi juga lantaran pembangunan komplek tersebut tidak memperhatikan faktor geologi. Terbukti dua bangunan yakni Lapangan Indoor dan Power House ambruk karena tanah pijakannya amblas dua hingga lima meter.

    Beberapa lama kemudian Menteri PUPERA Basuki Hadimuljono lantas membuat tim audit teknis dari pakar pakar termasuk pakar geologi dari ITB, UI, dan UGM untuk meneliti secara keseluruhan bangunan di Hambalang. Tiga aspek yang diteliti yakni  dari segi geologi dan geologi teknik, dari segi gerakan tanahnya, dan dari segi aspek bangunannya.

    Beberapa hasil kajian yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa Hambalang berada di Formasi Jatiluhur yang berupa clay shale (batu lempung yang terdiri atas lapisan-lapisan tipis). Sifat mekanis clay shale ini ketika kering akan menyusut dan mengeras, tapi ketika basah akan mengembang, sehingga clay shale ini digolongkan tanah ekspansif. Pada kondisi basah, batuan ini kehilangan gaya geser sehingga penurunan tanah  bisa terjadi tiba-tiba.

    Dengan kondisi geologi seperti itu, pondasi bangunan tidak bisa berada pada clay stone. Karena itu ketika bangunan proyek Hambalang ini didirikan di lapisan batuan tersebut, keruntuhan bangunan sudah terjadi. ‘’Harusnya pondasi sampai pada batuan basement,’’ kata Basuki. Perlu diketahui juga bahwa daerah Hambalang menurut Badan Geologi merupakan zona merah yang tidak boleh dihuni.

    Ambruknya bangunan di proyek Hambalang menunjukkan bahwa kajian geologi sangat penting untuk pembangunan infrastruktur. Kondisi geologi harus menjadi pertimbangan utama, tidak bisa diabaikan. Dari kajian tersebut, kondisi geologi yang ada bisa disiasati, tetapi bisa juga sama sekali tidak bisa diajak kompromi.@

    Catatan:  Artikel pernah terbit di Berita IAGI Edisi Okt 2016

     

    LONGSOR TRENGGALEK DAN KERJA SAMA PENANGANAN OLEH PEMKAB – IAGI – PII

    Jakarta, 10 Februari 2017. Seperti telah diprediksi, puncak musim hujan tahun ini (terutama di Jawa) berlangsung sepanjang Januari-Februari 2017. Ini saatnya meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana tanah longsor terutama di daerah yang sudah dipetakan sebagai zona-zona rawan gerakan tanah. Baru diberitakan juga, tanah longsor yang membawa korban jiwa melanda daerah Kintamani, Bali.

    Untuk pulau Jawa dan sebagian wilayah luar Jawa, zona rawan gerakan tanah telah dipetakan dengan baik oleh Badan Geologi, KESDM. Peta ini dimutakhirkan secara periodic sesuai dengan perkembangan situasi. Salah satu zona yang menjadi langganan longsor adalah jalur jalan nasional Trenggalek – Ponorogo KM 16-23. Sejak November 2016 ruas jalan ini telah mengalami longsor beberapa kali di beberapa titik. Pemkab Trenggalek-pun tak tinggal diam untuk menangani kejadian alam ini dengan melibatkan semua “stake holder” yang ada. Untuk itulah IAGI bersama geolog PT Sumber Mineral Nusantara (sebuah perusahaan eksplorasi mineral) yang sedang bekerja di wilayah tersebut melakukan survei pendahuluan sepanjang ruas jalan tersebut. Investigasi sejauh ini telah mengidentifikasi 8 titik rawan longsor dalam rentang 7 km dari ruas jalan nasional tersebut. Faktor kelerengan yang terjal (>35o hingga 70o), komposisi batuan dasar berupa perselingan batuan volkanik dan batulempung-batulanau yang mudah mengembang, tata guna lahan yang kurang tepat yang mempengaruhi pola hidrogeologi setempat, serta curah hujan yang tinggi merupakan aspek utama penyebab tanah longsor berulang pada zona ini.

    Rekomendasi penanganan dan mitigasi telah diberikan oleh tim IAGI. Di antaranya pelandaian lereng, penataan ulang system drainase, pembenahan tata ruang (pemanfaatan lahan dan budidaya tanaman di punggung bukit harus diganti ke sistem budidaya kering), sampai rekomendasi pekerjaan geoteknik dan sipil (penguatan lereng dengan grouting, shotcrete dsb).

    Untuk mempertajam rekomendasi pekerjaan rekayasa teknik, Pemkab Trenggalek menggandeng PII (Persatuan Insinyur Indonesia). Bertempat di Surabaya, pada 1 Feb 2017, digelar diskusi teknis antara IAGI, PII, Pemkab Trenggalek serta dihadiri pula oleh utusan dari Kementerian PUPR. Hadir pula di acara diskusi selain Ketua Umum IAGI adalah Ketua Umum PII dan pengurusnya, Bupati Trenggalek dan jajarannya serta beberapa peneliti/ ahli dari ITS dan UI. Dari hasil diskusi, rencana aksi riil tengah disusun termasuk di antaranya survey geolistrik dan hidrogeologi sebelum dilakukan pekerjaan rekayasa teknis di lapangan. Pemkab Trenggalek akan mengeksekusi program ini didukung oleh IAGI dan PII. Berita terkait bisa dilihat di http://www.antaranews.com/berita/610292/ahli-geologi-segera-kaji-longsor-jalur-trenggalek-ponorogo, atau juga di http://card.metrotvnews.com/286-longsor/4KZVrpWK-ahli-geologi-dan-insinyur-bahas-longsor-di-trenggalek atau http://www.beritajatim.com/politik_pemerintahan/289001/pii_dan_iagi_cari_solusi_penanganan_tanah_longsor_trenggalek.html, dll. Semoga permasalahan dan kejadian longsoran menahun di ruas jalan nasional ini segera dapat diatasi. (SP – Biro Media IAGI)

    Trenggalek-IAGI-IIP foto1
    Foto 1: Peserta Diskusi antara Pemkab Trenggalek-IAGI-PII

    Trenggalek-IAGI-IIP foto2
    Foto 2. Presentasi – diskusi

    Trenggalek-IAGI-IIP foto3
    Foto 3: Dari kanan – Ketum IAGI, Bupati Trenggalek, Ketum PII

    Trenggalek-IAGI-IIP foto4
    Foto 4: Salah satu titik rawan longsor