Javascript anda tidak aktif!
Silahkan aktifkan javascript pada browser anda untuk mengakses website kami, atau ikuti timeline kami atau like halaman facebook kami.
    • Kamis, 26 Juli 2018

      Dalam 2 minggu ini, berita mengenai divestasi saham Freeport Indonesia kembali menyeruak. Pro dan kontra terjadi dalam menyikapi “Head of Agreement” Freeport Indonesia dan Pemerintah (dalam hal ini diwakili PT Inallum). IAGI-MGEI …sebagai asosiasi profesi yang berkecimpung dalam industri pertambangan.. tergerak untuk memberikan informasi yang valid berdasarkan data dan informasi langsung dari PT Inallum serta analisa data yang dimiliki agar tidak terceblos dalam kabar yang keliru. Untuk hal itulah, hari Kamis 26 Juli 2018 bertempat di Sekretariat IAGI, IAGI-MGEI mengadakan luncheon talk tentang “Hiruk Pikuk FI Pasca HoA” dengan narasumber, Iwan Munadjat CPI IAGI-MGEI.

      Seperti telah dipahami, saat ini pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk mengembalikan kedaulatan negara di pertambangan melalui cara divestasi saham sebesar 51% PT Freeport Indonesia (FI). Setelah melalui berbagai negosiasi selama beberapa tahun, disepakti bahwa PT Inalum (Indonesia Asahan Allumunium) – Persero yang akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah dan BUMN dalam proses divestasi ini. Tahap awal yang berlangsung pada tangal 12 Juli 2018 lalu, pihak-pihak yang terkait seperti Inalum, Freeport McMoran (FMC) dan Rio Tinto Indonesia (RTI) sudah menandatangani HoA. Adapun tujuannya agar lebih memperjelas kepastian transaksi pembelian saham. Layaknya sebuah titik terang yang memberi harapan, sebab pokok terberat dari divestasi mencakup harga dan struktur transaksi.

      Yang menarik, mungkin ada yang terasa asing dengan kehadiran nama Rio Tinto dalam proses ini. Rio Tinto adalah sebuah perusahaan tambang dunia yang berkedudukan di Inggris. Belakangan ini, nama raksasa tambang tersebut hampir selalu muncul dalam negosiasi berkaitan dengan proses divestasi PT Freeport Indonesia. Hal ini tak terlepas dari kepemilikan sahamnya di freeport yang kurang lebih 40% (dalam bentuk hak partisipasi) dan oleh sebab itu untuk mencapai target 51% sebagai mana perencanaan maka harus ada pengambil alihan kembali ke kedaulatan Indonesia. Dalam penjelasan nya Iwan Munadjat menggambarkan, bagaimana Rio Tinto mulai “berkiprah” di Freeport Indonesia sejak tahun 1995 dengan memberikan modal, yang pada akhirnya (dalam perjanjian FI dan Rio Tinto yang sudah disetujui Pemerintah saat itu), setelah 2021 Rio Tinto akan mendapatkan 40% pendapatan dari semua produksi.

      Setidaknya ada 3 kesepakatan HoA yang harus diselesaikan Indonesia pasca penandatanganan, (1) Perjanjian pengikat jual beli atau purchase and sales agreement, (2) Shareholder agreement atau perjanjian kesepakatan antara pemegang saham dengan pemegang saham baru dan (3) Exchange Agreement atau pertukaran informasi antara pemegang saham baru dengan pemegang saham lama.

      Salah satu isi kesepakatan adalah Inalum akan membeli saham Freeport senilai US$3,85 milyar dengan pembagian US$3,5 milyar untuk membeli saham Rio Tinto di Freeport, kemudian sisanya US$350 juta untuk membeli saham Indocooper Investasi di Freeport McMorant (FMC). HoA menjadi bagian dari proses divestasi dengan tidak mengesampingkan kewajiban lain yang harus dipenuhi PTFI, seperti pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian. Oleh sebab itu, salah satu Iwan meminta kepada seluruh publik tidak memandang negatif dahulu sebab HoA merupakan hal yang biasa dalam bisnis (pertambangan) modern, yang tidak terikat hukum, tapi terikat secara moral. Iwan mengibaratkan, selayaknya masih tunangan dan menunggu ijab kabul.

      Dalam diskusi IAGI-MGEI ini, juga mengupas tuntas tentang issue-issue yang beredar di masyarakat :  (1) Mengapa tidak menunggu 2021 ketika Kontrak Karya FI berakhir?  ; (2) Apakah nilai akuisisi ini wajar? Pengembangan tambang bawah tanah di Grasberg-FI (Block Caving method) perlu biaya besar dan tidak boleh berhenti saat pengembangan dan operasi. Diperlukan jaminan kemenerusan tambang seperti yang diharapkan FI.  Pemerintah sebagai salah satu pemegang saham, juga dituntut perannya untuk keberlanjutan tambang di Grasberg. Hindari arbitase (seperti yang pernah jadi polemik apabila FI tidak mendapatkan kepastian operasional pasca 2021), karena proses ini akan berjalan lama, sehingga operasional berhenti. Iwan Munadjat mengutip salah satu pakar tambang Block Caving….”Once you start a block caving mine, dont stop”. Apabila operasional berhenti, besar kemungkinan tambah bawah tanah yang telah  dibangun akan runtuh dan perlu investasi yang besar untuk kembali mebangun infrastruktur bawah permukaan. Iwan mengestimasikan, butuh dana hampir $30b. Ada yang mengatakan Pemerintah Indonesia “tersandera” dengan Kontrak Karya yang ditandatangani di tahun 1991. Dalam forum luncheon talk ini, peserta diskusi melihat sisi lain, bisa jadi FI juga “tersandera” dengan KK ini. Untuk hal itulah forum diskusi melihat bahwa perlunya kepastian pasca tahun 2021 menjadi sangat penting untuk operasional di Grasberg dengan mempertimbangkan asas manfaat.

      Bagaimana melihat nilai aquisisi sebesar $3.85b? IAGI-MGEI pernah membuat kajian, berapa harga yang pantas (fair market value) untuk proses akuisisi ini. Untuk menjadi mayoritas 51%, Inalum harus menambah 45.6%, dan kajian IAGI-MGEI harga untuk menambah eguity sebesar 45.6% adalah sebesar $4 – $4.5 b. Dengan membandingkan harga transaksi yang terjadi dalam HoA, IAGI-MGEI melihat itu adalah harga yang good price and  worth-it.

      IAGI-MGEI menilai bahwa proses apa yang terjadi sekarang sudah bagus (good deal ; win-win slolution) dan  harus dijaga, karena perjalanan masih panjang dan bisa jadi tahun ini proses belum selesai. Kehadiran BUMN tambang di Papua akan menjadi tahapan penting untuk membuka diaktifkannya eksplorasi Papua dalam penemuan dan pembangunan tambang-tambang baru. Iwan menambahkan, jalur Papua Central Fold Belt yang membentang dari kepala burung Papua sampai ekor Papua (di PNG) dari perspektif geology masih sangat menarik. Ironisnya, hanya ada 1 tambang di Papua Indonesia (Grasberg-FI), sementara di sisi PNG ada 16 perusahaan tambang yang aktif (produksi).

      Sukmandaru (Ketua IAGI) dalam closing statement nya menyampaikan bahwa negosiasi yang sedang berlangsung antara FI dan Pemerintah Indonesia (Inalum) harus fokus pada optimasi benefit bagi negara sesuai dengan amanat UU, dengan tetap menjaga dan memperhatikan daya tarik investasi. Benefit harus diartikan tidak hanya sebagai “pendapatan negara / devisa” , tetapi harus lebih luas cakupan nya seperti pembangunan wilayah dan perkembangan ekonomi daerah, lapangan pekerjaan dan peningkatan kapasitas SDM, kemajuan ilmu pengetahuan dan pemahaman potensi sumberdaya alam Papua, dan yang terpenting adalah eksplorasi berkelanjutan harus terjamin untuk terjaganya neraca sumberdaya mineral nasional.

      AZD, 270718

      luncheon_talk_iagi_mgei_20180726_ft1

      Iwan Munadjat, CPI IAGI-MGEI, narasumber luncheon talk “Hiruk Pikuk FI Pasca HoA”

      luncheon_talk_iagi_mgei_20180726_ft2

      Peserta luncheon talk serius diskusi dan membahas proses divestasi FI

      Comments

      comments