Javascript anda tidak aktif!
Silahkan aktifkan javascript pada browser anda untuk mengakses website kami, atau ikuti timeline kami atau like halaman facebook kami.
    • (Dimuat di Berita IAGI, Edisi XIV/ April 2018)
      Oleh: Ardhi Ishak Koesen (Corporate Communication Head – PT Pamapersada Nusantara)

      coal_dmo_vs_kon_energi_ft1

      Issue hangat yang sedang ramai dibicarakan di industri batubara nasional saat ini adalah kebijakan Pemeririntah mengenai kewajiban pelaksanaan Domestic Market Obligation (“DMO”) atau pengutamaan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri.

      Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”)  pada awal Januari 2018 telah mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM No.23 K/30/MEM/2018 tentang Penetapan Presentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2018, dimana diputuskan bahwa setiap pemegang Ijin Usaha Penambangan (IUP) Batubara tahap operasi produksi dan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)  wajib menjual 25% produksi batubara nya untuk kepentingan dalam negeri. Kemudian disusul lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 pada awal Maret 2018 tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, dimana Pemerintah telah menetapkan harga penjualan batubara dalam negeri untuk penyediaan tenaga listrik sebesar US$ 70 per ton (harga FOB vessel untuk batubara acuan dengan spesifikasi CV 6,322 kcal/kg GAR).

      Langkah Pemerintah dalam penetapan dan pengaturan DMO sebenarnya bukanlah hal yang baru karena penetapan kewajiban DMO sudah dilakukan semenjak tahun 2009. Yang menjadi bahasan hangat dan berkembang menjadi polemik adalah adanya penentuan harga DMO  yang jauh berada dibawah harga pasar batubara internasional saat ini.

      Batubara sebagai komoditas yang diperdagangkan secara internasional harga jualnya selalu berfluktuasi setiap saat mengikuti perkembangan supply dan demand dunia, hal yang sama juga berlaku pada komoditas lainnya seperti minyak bumi, gas alam, emas, nikel, bijih besi dan lainnya.

      Di tahun 2015 – 2016 harga batubara berada diposisi yang rendah dilevel US$ 50 – US$ 70 per ton dan   dalam beberapa bulan terakhir harga batubara berada dilevel US$ 90 – US$100 per ton untuk CV 6,322 kkcal/kg GAR sesuai dengan Newcastle GlobalCoal Index, selengkapnya dapat dilihat dalam Gambar 1;

      Gambar 1 : Fluktuasi harga pasar batubara th 2015 – 2018 sesuai dengan Newcastle GlobalCoal Index, CV 6,322 kcal/kg GAR FOB vessel (dalam US$ per ton)

      coal_dmo_vs_kon_energi_ft2

      Sementara itu disisi lain harga listrik dalam negeri yang sebagian besar dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (“PLTU”) dimana batubara menjadi bahan bakarnya tidak mampu untuk mengikuti pergerakan harga yang berubah setiap saat. Disinilah dituntut peran Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam mengatur hal tersebut demi kepentingan umum terkait penyediaan tenaga listrik yang terjangkau oleh masyarakat.

      Dari potensi geologinya Indonesia memiliki cadangan dan sumberdaya batubara yang cukup berlimpah, meskipun jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Amerika Serikat, Rusia, Australia dan India, potensi cadangan batubara kita masih kalah jauh dibawah mereka. Sesuai dg Statistical Review of World Energy 2017 yang dikeluarkan oleh British Petroleum (BP), Indonesia hanya memiliki 2% dari total cadangan batubara dunia, hal ini dapat dilihat pada Gambar 2. Meskipun sebenarnya Indonesia memiliki sumberdaya batubara yang cukup besar sesuai dengan data dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Gambar 3.

      Gambar 2 : Cadangan Batubara Indonesia dibandingkan dengan cadangan batubara negara lain (satuan dalam juta ton), sesuai dengan BP Statistical Review of World Energy 2017

      coal_dmo_vs_kon_energi_ft3  coal_dmo_vs_kon_energi_ft4

      Gambar 3 : Sumberdaya dan Cadangan Batubara Indonesia  sesuai laporan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

      coal_dmo_vs_kon_energi_ft5

      Namun fakta yang miris adalah Indonesia merupakan exportir batubara thermal terbesar di dunia dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang terlihat pada Gambar 4, meskipun cadangan yang kita miliki tidak lah sebanyak negara exportir batubara lainnya. Hal ini tentu menjadi perhatian kita semua, mengingat hal serupa terjadi pada komoditas minyak bumi dimana Indonesia pernah menjadi salah satu exportir minyak bumi terkemuka namun saat ini telah berubah menjadi net importer.

      Gambar 4 : Volume export batubara Indonesia  dibandingkan negara negara exportir batubara lainnya (dalam juta ton)

      coal_dmo_vs_kon_energi_ft6

      Tata kelola sumberdaya batubara menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan mengingat saat ini Indonesia masih sangat bergantung kepada batubara sebagai sumber utama untuk menghasilkan tenaga listrik melalui PLTU, baik yang dimiliki oleh PLN maupun swasta (IPP).  Kebutuhan batubara domestik terutama untuk kebutuhan pembangkit listrik diproyeksikan akan terus bertumbuh seiring dengan implementasi program kelistrikan 35,000 MW. Kapasitas pembangkit listrik  kita saat ini adalah sekitar 60 GW (sesuai data PLN pada tahun 2017) dimana 50% dari pembangkit tersebut menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya, lihat Gambar 5.

      Gambar 5 : Kapasitas pembangkit listrik terpasang nasional pada awal 2018 berdasarkan jenis pembangkitnya, sesuai data PLN

      coal_dmo_vs_kon_energi_ft7

      Sebenarnya Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden No.22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang disusun oleh Dewan Energi Nasional (DEN), disitu tertuang rencana pengelolaan, penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang bersifat lintas sektoral berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.

      Didalam RUEN tersebut dicantumkan hasil pemodelan kebutuhan dan produksi batubara, dimana produksi batubara akan dikendalikan maksimal pada tingkat produksi 400 juta ton dan rencananya export batubara akan di hentikan paling lambat tahun 2046 pada saat kebutuhan domestik sudah mencapai level 400 juta ton, lihat Gambar 6

      Gambar 6 : Produksi Batubara Indonesia untuk export dan kebutuhan domestik dari tahun 2007 serta proyeksi tahun 2050 sesuai dengan RUEN (dalam satuan juta ton)

      coal_dmo_vs_kon_energi_ft10

      Penerapan kebijakan DMO yang saat ini diberlakukan sebenarnya sudah sesuai semangat dari Kebijakan Energi Nasional dimana Pemerintah bertindak untuk mengatur pengelolaan energi  berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan  guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional. Mengingat selama ini mayoritas  batubara yang diproduksi ditujukan untuk pasar export, yang mana secara tidak langsung akan mengurangi cadangan energi kita untuk pemenuhan kebutuhan di masa depan.

      Langkah pemerintah dalam penerapan aturan DMO untuk menjamin pasokan batubara dalam negeri selama ini disambut baik oleh produsen batubara, meskipun ada kendala  yang timbul dalam praktek dilapangan mengingat adanya perbedaan ragam kualitas batubara yang dihasilkan oleh masing-masing tambang dengan spesifikasi batubara yang dibutuhkan oleh masing-masing PLTU

      Hanya saja penerapan dan penentuan harga DMO  yang berbeda dengan harga pasar yang berlaku telah menimbulkan polemik yang cukup hangat di kalangan industri batubara nasional karena ada nya disparitas harga jual batubara yang cukup besar antara pasar export dan domestik.

      Hal ini bisa dimengerti karena industri batubara nasional belum lama ini mengalami masa yang cukup sulit di tahun 2015-2016 ketika harga jatuh, hampir semua tambang harus mengurangi biaya produksi dengan menurunkan stripping ratio sehingga cadangan batubaranya pun ikut terpangkas, bahkan banyak juga yang berhenti operasi. Dan pada saat harga komoditas membaik mereka pun mengalokasikan budget untuk kembali menambah stripping ratio untuk merecovery cadangan nya

      Mungkin Pemerintah perlu memikirkan dan mencari mekanisme lain yang lebih baik sehingga mekanisme pasar dapat tetap berjalan namun tujuan pemenuhan kebutuhan domestik serta konservasi energi juga bisa dicapai.

      coal_dmo_vs_kon_energi_ft11

      Ardhi Ishak Koesen
      Corporate Communication Head
      PT. Pamapersada Nusantara

      Comments

      comments