Javascript anda tidak aktif!
Silahkan aktifkan javascript pada browser anda untuk mengakses website kami, atau ikuti timeline kami atau like halaman facebook kami.
    • Selain sebagai ajang Sosialisasi Kode KCMI 2017, di dalam Forum CPI 28 Agustus 2019 diadakan pula Diskusi tentang Implementasi Kode KCMI dan Sistem CPI yang sudah berlangsung selama ini. Beberapa narasumber dihadirkan untuk berbagai pengalaman kepada para peserta yang hadir.

      Adi Maryono sebagai Ketua Kombers KCMI menjelaskan bahwa Kode KCMI 2017 merupakan the key to sustainability and accountability for the Indonesian mining industry. Pelaporan sumberdaya dan cadangan mineral yang berstandar internasional diperlukan karena Indonesia memiliki potensi sumberdaya mineral yang cukup menarik bagi investor. Kode pelaporan berdasarkan Kode KCMI 2017 yang dilakukan oleh CPI ini dilakukan untuk menjembatani estimator sumberdaya dan cadangan, perusahaan tambang, pemerintah dan juga Investment Communities. Hingga saat ini KCMI sudah melakukan kerjasama dengan OJK dan BEI. Dan saat ini, Kode KCMI dan CPI telah diakui secara international dengan menjadi bagian dari CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards) sejak Oktober 2017.

      ESDM (Ditjen Minerba) yang diwakili oleh Andri Budhiman Hadianto menggarisbawahi bahwa ESDM sedang dalam proses melakukan rekonsiliasi atas dokumen pelaporan hasil eksplorasi, sumber daya dan cadangan untuk KK, PKP2B, IUP dan IUPK di seluruh Indonesia dengan target telah tercapai 70% tahun 2019. Beliau mengaskan peran penting tenaga kompeten (vesri Kombers adalah para CPI dalam program tersebut.

      Masuknya Indonesia menjadi salah satu anggota CRIRSCO merupakan bagian penting  dari milestone dunia pertambangan di Indonesia. Menurut J.Clifford (2005) dimana sekitar lebih dari 80% kapitalisasi pertambangan di stock exchange dunia dipegang oleh negara-negara anggota CRIRSO. Harus diakui bahwa kualitas pelaporan sumber daya dan cadangan mineral yang baik berperan sangat penting untuk pengembangan dunia tambang dan ekonomi Indonesia, dimana terlihat bahwa kontribusi industri pertambangan Indonesia terhadap perekonomian adalah signifikan. Penyempurnaan KCMI 2011 ke KCMI 2017 dilakukan untuk memberikan pedoman pelaporan kode hasil eksplorasi, sumberdaya mineral dan cadangan mineral untuk kebutuhan laporan publik yang mengacu pada CRIRSCO International yang menggunakan template 2013.

      Narasumber dari PT Bukit Asam; Direktur Operasi Suryo Eko Hadianto menegaskan peran besar dan keyakinan yang tinggi terhadap CPI dan Kode KCMI dalam inventori Sumber Daya dan Cadangan batu bara perusahaan. Posisi dan kompetensi sebagai CPI mendapat apresiasi khusus di Bukit Asam.

      Perwakilan dari BEI Yogi Briliana Gahara menyampaikan bahwa selama 5 tahun terakhir sejak ditandatanganinya kerjasama antara BEI dengan Kombers KCMI IAGI PERHAPI; BEI telah banyak dibantu khususnya dalam melakukan review terhadap data-data sumber daya dan cadangan perusahaan calon emiten. Kerjasama yang sudah terjalin dengan baik tersebut perlu diteruskan dan ditingkatkan.

      Dalam acara ini dibacakan juga surat edaran Kombers KCMI IAGI PERHAPI no 4 tahun 2019 yang berisi tentang sikap dan posisi Kombers terhadap SNI dan SKKNI dimana Kombers berpendapat bahwa SNI dan SKKNI bisa berjalan saling melengkapi Kode KCMI dan sistim CPI. Surat edaran ini ditandangani oleh Ketua Kombers KCMI IAGI PERHAPI dan oleh Ketua PERHAPI serta IAGI dan mengikat semua anggota CPI IAGI dan CPI PERHAPI – bisa dicek di https://www.iagi.or.id/osialisasi-kode-kcmi-2017-dan-pandangan-kombers-iagi-perhapi-terhadap-sni-dan-skkni.html

      Untuk pembahasan detil bagian perubahan dari Kode KCMI 2011 ke Kode KCMI 2017;  salah satu anggota Kombers Robby Rafianto menjelaskan mengenai beberapa perubahan yang dilakukan dari KCMI 2011 ke KCMI 2017 yang secara umum menjelaskan lebih detail terkait kebutuhan penjelasan asumsi-asumsi, studi teknis dan hal-hal teknis lain terkait pelaporan eksplorasi, sumberdaya Mineral dan Cadangan Mineral.

      forum cpi 20190910 ft1

      Foto 1. Dari kiri ke kanan: Ketua Kombers, PT BA, PT BEI, Ketua IAGI dan Ketua MGEI

      Penjelasan mengenai perubahan KCMI 2011 ke KCMI 2017 juga ditambahkan oleh Lufi Rachmad dimana dalam KCMI 2017 yang memasukkan diskripsi dan batasan 3 jenis/tahap studi teknis yang harus dilakukan yang belum disebutkan dalam di KCMI 2011. Format acuan kerangka pelaporan Hasil Eksplorasi, Laporan estimasi Sumber daya dan Laporan Estimasi Cadangan juga dipaparkan.

      Beberapa hal penting yang cukup menjadi perhatian dalam perubahan ke KCMI 2017 ini yang meliputi:

      1. Pelaporan Sumber daya Mineral

      Ditegaskan dalam pelaporan sumberdaya mineral harus memiliki reasonable prospects for eventual economic extraction” dan bukan sekedar “mineral inventory”. Hal ini  dipandu dalam Tabel 1.   Penegasan bahwa Sumberdaya Mineral Tertunjuk dan Terukur sudah dapat menerapkan “faktor-faktor pengubah” untuk mendukung perencanaan tambang dan evaluasi ekonomi final dan juga sebagai dasar studi teknis untuk kebutuhan konversi menjadi Cadangan Mineral. Penegasan bahwa Sumberdaya Mineral Tereka tidak dapat dikonversi menjadi Cadangan Mineral, sedangkan sumberdaya mineral terukur dapat dikonversi menjadi Cadangan Mineral Terbukti atau Cadangan Mineral Terkira.

      Dalam KCMI 2017 juga “factor-faktor pengubah” dijelaskan lebih detail dimana “faktor-faktor pengubah” merupakan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk mengkonversi Sumberdaya Mineral menjadi Cadangan Mineral. Faktor-faktor ini termasuk, dan tidak terbatas pada, faktor-faktor penambangan, pengolahan, metalurgi, ekonomi, pemasaran, hukum, lingkungan, infrastruktur, sosial, dan pemerintahan.

      1. Pelaporan Cadangan Mineral

      Pelaporan cadangan mineral minimal membutuhkan studi Pra-Kelayakan. Dan Reference point sesuai dengan kasus bisnis cadangan mineral yang dilaporkan harus dinyatakan dengan jelas karena perhitungan ekonomi proyek akan berbeda (contoh: dari tambang ke smelter tipe tertentu, direct shipping ore export etc.)

      Sedangkan 3 Studi teknis yang dimaksud adalah:

      1. Studi Pelingkupan Awal (Scoping Study) adalah studi teknis dan ekonomi secara ”order of magnitude” yang dilakukan terhadap potensi kelayakan sumber daya mineral yang meliputi kajian-kajian yang sesuai dari asumsi Faktor-Faktor Pengubah yang realistis, dan faktor-faktor operasional yang relevan lainnya, yang dibutuhkan untuk menunjukan pada saat laporan dibuat, bahwa pengembangan ke tahap Pra Studi Kelayakan dapat dijustifikasi.
      2. PraStudi Kelayakan adalah studi komprehensif terhadap berbagai opsi kelayakan teknis dan ekonomi dari sebuah proyek mineral yang telah mencapai tahap dimana metode penambangan, dalam hal ini metode tambang bawah tanah atau metode tambang terbuka, dan metode pengolahan mineral yang efektif sudah ditentukan. Studi ini termasuk analisis finansial yang berdasarkan asumsi-asumsi yang beralasan terhadap Faktor-Faktor Pengubah dan evaluasi terhadap faktor-faktor relevan lainnya, yang cukup bagi seorang Competent Person Indonesia, untuk bertindak secara beralasan, dalam menentukan semua atau sebagian dari Sumber Daya Mineral dapat dikonversi menjadi Cadangan Mineral pada saat laporan dibuat. Pra Studi Kelayakan berada pada tingkat keyakinan yang lebih rendah daripada Studi Kelayakan.
      3. Studi Kelayakan adalah studi teknis dan ekonomi yang komprehensif terhadap opsi pengembangan terpilih dari sebuah proyek mineral termasuk kajian-kajian detail yang sesuai dengan Faktor-Faktor Pengubah yang berlaku dan faktor-faktor operasional yang relevan lainnya serta analisis finansial detail yang dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa ekstraksi dapat dijustifikasi (dapat ditambang secara ekonomis) pada saat laporan dibuat. Hasil dari studi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan keputusan finansial oleh suatu institusi finansial untuk melanjutkan, atau untuk membiayai, pengembangan dari proyek tersebut. Tingkat keyakinan studi ini lebih tinggi daripada Pra Studi Kelayakan.

      Dan untuk setiap jenis studi, Komite Bersama CPI Perhapi-IAGI telah mempersiapkan bentuk draft format pelaporan yang diharapkan dapat membantu CPI dalam menyusun laporan dengan checklist yang harus dipenuhi dengan mudah. Hingga saat ini draft masih terus dikaji dan akan segera direlease dan diresmikan setelah selesai.

      forum cpi 20190910 ft2

      Foto 2. Presentasi dari PT Bursa Efek Indonesia

      Pemerintah sangat mendukung pelaksanaan kode KCMI dan Implementasi CPI di Indonesia karena hal ini dipercayai dapat membantu perkembangan kegiatan pertambang di Indonesia. Dijelaskan oleh pihak pemerintah bahwa ada beberapa tantangan dalam pengembangan pertambangan di Indonesia yang meliputi: adanya perlambatan ekonomi, implementasi peningkatan nila tambah mineral dan batubara, sinkronisasi kegiatan dengan sector lain pada ruang yang sama, minimnya kegiatan eksplorasi untuk area baru (greenfield exploration) dan kesiapan Competent Person. Untuk menyikapi beberapa tantangan, pemerintah yang diwakili oleh ESDM telah mempersiapkan langkah seperti melakukan peran aktif asosiasi dalam melakukan edukasi masyrakat secara berkelanjutan, konsistensi kebijakan PNT, percepatan dan peningkatan kuantitas dan kualitas Competent Person, penerapan teknologi informasi dan menggalakan eksplorasi di kawasan hutan dengan memanfaatkan momentum exploration rebound akibat naiknya harga di 2018 dengan memfasilitasi dan berkoordinasi untuk memberi kemudahan eksplorasi di kawasan hutan dengan melakukan MOU KESDM dan KLHK, PKS DJMB dan Ditjen PKTL).

      Pemerintah melalui ESDM telah melakukan dukungan pada pelaksanaan kode KCMI dan CPI dengan menuangkan pada beberapa peraturan seperti:

      1. Permen ESDM No. 11 tahun 2018 pasal 61 huruf bb
        Pemegang IUP/IUPK wajib menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan termasuk perubahannya berdasarkan standar nasional Indonesia dan ditandatangani oleh orang yang berkompeten (competent person) sepanjang telah terdapat orang yang berkompeten (competent person) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi komoditas Mineral logam, Mineral bukan logam, dan Batubara
      1. Kepmen ESDM No. 1806 Tahun 2018

      Pemegang IUP/IUPK komoditas logam, bukan logam dan batubara wajib mengisi dan menyampaikan ‘Pernyataan Competent Person” didalam matrik RKAB Eksplorasi dan RKAB Operasi Produksi tahunan

      • Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018
      1. Orang yang berkompeten (Competent Person) merupakan orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman untuk melakukan pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya dan estimasi cadangan mineral dan batubara yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganan.
      2. Persyaratan Orang yang berkompeten (Competent Person) :
          • memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang pelaporan hasil eksplorasi dan/atau estimasi sumber daya dan/atau estimasi cadangan untuk komoditas yang sama; dan
          • memiliki sertifikat kompetensi di bidang pelaporan hasil eksplorasi dan/atau estimasi sumber daya dan/atau estimasi cadangan untuk komoditas yang sama.

      Sertifikasi yang dimaksud atas adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), sampai dengan saat ini LSP untuk pelaporan hasil ekplorasi, estimasi sumber daya dan cadangan belum selesai dibentuk oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

      1. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 569.K/30/DJB/2015 tanggal 14 April 2015, disebutkan bahwa Competent Person Indonesia (CPI) adalah anggota profesi yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi (IAGI dan Perhapi) berdasarkan kompetensi sesuai dengan kriteria dan berdasarkan ketentuan serta kode yang ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Profesi, dimana dalam membuat pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya dan estimasi cadangan berdasarkan kode KCMI dan SNI
      1. Pelaporan Hasil Kegiatan Eksplorasi, Estimasi Sumberdaya dan Estimasi Cadangan Mineral dan Batubara untuk komoditas logam, bukan logam dan batubara harus disusun oleh orang yang berkompeten (competent person) yaitu yang memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang pelaporan hasil eksplorasi dan/atau estimasi sumber daya dan/atau estimasi cadangan untuk komoditas yang sama dan yang telah memiliki sertifikat CPI dari IAGI atau Perhapi sampai dengan LSP yang dimaksud selesai dibentuk oleh BNSP

      Dalam pertemuan ini juga diberikan beberapa contoh implementasi dari sistem pelaporan berdasarkan Kode KCMI yang diwakili oleh beberapa perusahaan seperti J-Resources dan PT Bukit Asam. (Disarikan oleh: Wulandari Madradewi dan STJ Budi Santoso) – (Biro Media IAGI)

      Comments

      comments