Javascript anda tidak aktif!
Silahkan aktifkan javascript pada browser anda untuk mengakses website kami, atau ikuti timeline kami atau like halaman facebook kami.
    • Jakarta, 27 Mei 2019. Bencana kebumian yang sering terjadi Indonesia makin mendapatkan perhatian dari semua kalangan. Tidak hanya pada aspek tanggap darurat dan rehabilitasi/ rekonstruksinya, tetapi lebih utamanya pada aspek mitigasi dan kesiapsiagaan. Komisi VII DPR-RI mengundang IAGI untuk Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Badan Geologi (BG), KESDM dan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 27 Mei 2019. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu dan dihadiri oleh tak kurang dari 15 anggota Komisi. Hadir mewakili IAGI, Ketua Umum (Sukmandaru Prihatmoko) dan Ketua Bidang Kebijakan Publik (Singgih Widagdo). Sementara itu dari BG hadir Rudy Suhendar (Kepala) dan dari BIG – Hasanudin Abidin (Kepala) beserta pejabat-pajabat di masing-masing Badan.

      Rapat Dengar Pendapat ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan masukan bagaimana BG dan BIG bersinergi dalam pengelolaan kebencanaan, utamanya dalam penyiapan peta-peta tematik yang diperlukan. Sementara itu itu IAGI diminta masukan tentang managemen kebencanaan yang terjadi saat ini dan usulan solusi bagi stakeholder kebencanaan Indonesia.

      Dalam kurun beberapa tahun terakhir dimana bencana kebumian banyak terjadi, di antaranya gempabumi, tsunami, likuifaksi, tanah longsor, letusan gunung api, dan banjir/ banjir bandang,  IAGI telah banyak terlibat dalam penanganan lapangan maupun diskusi-diskusi strategis managemen bencana. Dari kejadian-kejadian tersebut, IAGI banyak mendapatkan data dan informasi kebencanaan. Beberapa catatan khusus disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat tersebut, di antaranya:

      Catatan 1: Empat aspek manajemen penanggulangan bencana: (a) Pencegahan dan Mitigasi, (b) Kesiap-siagaan, (3) Tanggap darurat, (4) Pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi, sudah tersurat baik di dalam UU 24/ 2007, tentang Penanggulangan Bencana. Namun Aspek Pencegahan dan Mitigasi harus ditingkatkan kuantitas dan kualitas/ strateginya.

      Catatan 2: Sinergi dan kerja sama antar Lembaga Penanganan Bencana Harus ditingkatkan dan/ atau ditata-ulang. Tumpang tindih tugas masing-masing lembaga harus diminimalkan (misalnya antara BMKG dengan BG). Koordinasi dan sinergi antar lembaga harus dapat dilaksanakan dengan benar dan baik.

      Catatan 3: Mitigasi bencana dan deteksi/ peringatan dini sangat PENTING. Kejadian bencana beruntun tahun 2018-2019: gempa bumi, tsunami, likuifaksi (Lombok-Sumbawa, Pasigala), letusan gunung api dan tsunami (Krakatau, Selat Sunda), tanah longsor, dan banjir (beberapa tempat di Indonesia) membuka informasi bahwa banyak alat deteksi dini yang rusak atau tidak dapat digunakan optimal. Perbaikan dan penggantian alat deteksi dini yang rusak adalah ESENSIAL, agar lembaga-lembaga terkait (BMKG, PVMBG dll) dapat bekerja dengan optimal

      Catatan 4: Kegiatan perencanaan infrastruktur harus dibarengi dengan analisis terhadap bahaya geologi yang meliputi penilaian terhadap kemungkinan (1) frekuensi kejadian dan (2) dampak/konsekuensi kejadian bahaya tersebut. Geologi harus menjadi “guidance” dalam pembangunan infrastruktur (Basuki Hadimulyono/ Menteri PUPR, 2016).

      Catatan 5: Banyak hal sudah disiapkan terkait mitigasi kebencanaan geologi. Ahli geologi/ geosain dan ahli kebencanaan: instansi pemerintah (Badan Geologi, BMKG, BNPB, LIPI dll) dan di organisasi non-pemerintah (asosiasi profesi, LSM dll). Bahan pengetahuan tentang zona-zona potensi bahaya aktif (jalur sesar/ struktur geologi, gunung api, zona rawan longsor dll) dan strategi mitigasi termasuk prosedur evakuasi jika terjadi bencana. Riset-riset ilmiah kebumian yang dapat dikaitkan dengan potensi bencana. Namun kita masih terus saja gagap menghadapi bencana kebumian. “Kepanikan dan kebingungan” selalu muncul setiap kali terjadi bencana, terutama di sisi masyarakat terdampak. Program penyampaian/ sosialisasi tentang mitigasi bencana tidak/ belum jalan. Seandainya tersampaikan dengan baik dan dapat diikuti oleh masyarakat akan dapat mengurangi jumlah korban di daerah bencana.

      Dalam kaitannya dengan mitigasi bencana kebumian, IAGI mengusulkan beberapa langkah perbaikan selain dari 5 Catatan di atas. Hal tersebut meliputi: (1) Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana harus dilakukan ke segala lapisan masyarakat dan sejak dini di bangku sekolah dasar. Lebih mengenanya pendidikan mitigasi bencana dapat dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan. (2) Penyiapan infrastruktur pendukung menghadapi bencana di daerah dengan kategori rawan. Ini harus ditingkatkan seperti jalur evakuasi, alat komunikasi. (3) Penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi terkait mitigasi bencana, seperti penerapan Kode Bangunan/ SNI yang lebih ketat di daerah rawan.

      Pada kesempatan ini IAGI juga mengusulkan kembali perlunya UU Geologi mengingat masalah kebumian memiliki korelasi langsung dengan kehidupan manusia dan mencakup banyak sektor. Pengelolaan 2 aspek utama kebumian yaitu sumberdaya dan bahaya/ bencana kebumian memerlukan payung hukum yang jelas agar dapat diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. IAGI yang sudah mengusulkan dan mendorong adanya UU Geologi dan lembaga pengampu kegeologian (Badan Geologi Nasional/ BGN) yang independen sejak 2005. Dan akan terus mendorong hal ini agar bisa terwujud. Sangat menggembirakan bahwa Komisi VII DPR mendukung positip upaya ini dan menyarankan agar IAGI bersama stakeholder kebumian yang lain mendorong melalui Pemerintah. (Biro Media IAGI)

      rdp dpr 20190527 ft1

      Foto 1: Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR-RI dengan IAGI, Badan Geologi dan Badan Informasi Geospasial

      rdp dpr 20190527 ft2

      Foto 2: Pemaparan materi oleh Ketum IAGI

      Comments

      comments