Javascript anda tidak aktif!
Silahkan aktifkan javascript pada browser anda untuk mengakses website kami, atau ikuti timeline kami atau like halaman facebook kami.
    • Komite Bersama IAGI-PERHAPI untuk KCMI dan Sistem CPI mengadakan sosialisasi Kode KCMI 2017 pada 28 Agustus 2019, bertempat di Gedung Aneka Tambang, Jakarta. Kode KCMI 2017 adalah Kode Pelaporan Hasil Eksplorasi, Estimasi Sumber Daya dan Cadangan Mineral yang merupakan revisi/ perbaharuan Kode KCMI 2011, yang selama ini menjadi acuan. Kode KCMI 2017 akan berlaku pada 1 November 2019 setelah diluncurkan pada 2017 lalu, dan menjadi acuan bagi para CPI dalam menyusun laporan. Acara yang dipimpin oleh Ketua Kombers IAGI-PERHAPI, Adi Maryono ini diikuti oleh lebih dari 180 CPI dan menjadi ajang interaksi efektif bagi para CPI.

      Pada acara ini dikeluarkan pula Surat Edaran Kombers KCMI menyikapi kesimpang-siuran pemahaman tentang kedudukan KCMI dan SNI/ SKKNI. Di bawah ini isi dari Surat Edaran yang dibacakan oleh Sekretaris Kombers, Arif Zardi Dahlius, dan diharapkan menjadi rambu-rambu bagi para CPI dalam menempatkan Kode KCMI/ CPI dan SNI/ SKKNI.

      Surat Edaran ini memuat pandangan Kombers KCMI, Pengurus Pusat IAGI dan Badan Pengurus Pusat PERHAPI terhadap posisi Kode KCMI (Komite Cadangan Mineral Indonesia) dan CPI (Competent Person Indonesia) dalam hubungannya dengan SNI (Standar Nasional Indonesia 4726:2011 dan 5015:2011) dan SKKNI terkait Pelaporan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya dan Cadangan Minerba (SKKNI no 40, 88, dan 98 tahun 2019).

      Surat Edaran Kombers KCMI ini merupakan hasil rapat pleno Kombers KCMI pada tanggal 27 Agustus 2019 yang dilaksanakan di sekretariat Kombers KCMI, Rukan Crown Palace C-28, Jakarta.

      Pandangan ini perlu disampaikan untuk menjawab kebingungan para CPI terhadap keberadaan SNI dan SKKNI.

      Surat edaran ini bersifat mengikat untuk semua anggota Kombers, anggota CPI IAGI dan anggota CPI PERHAPI. Surat ini dibuat dalam semangat untuk menegakan Kode KCMI dan mendukung Sistem CPI IAGI dan PERHAPI demi terwujudnya industri pertambangan di Indonesia yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

      Kode KCMI dan SNI: 2011 Minerba

      Kami berpendapat Kode KCMI dan SNI:2011 minerba sejalan saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lain. Kode KCMI merupakan pegangan moral dan etika untuk CPI, sedangkan SNI sebagai petunjuk teknis di dalam pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya mineral dan cadangan mineral. Kode KCMI adalah acuan minimum untuk pembuatan pelaporan publik dalam dan luar negeri sedangkan SNI sebagai acuan untuk pelaporan ke pemerintah.

      Kode KCMI disusun dengan didasari pada 3 azas utama; transparasi, materialitas dan kompetensi yang dijabarkan di dalam 48 pasal, sebagai panduan atau acuan minimal pelaporan. Kode KCMI dibuat secara “principles-based”, oleh karenanya Kode mengikat secara moral dan etika terhadap semua CPI yang ada di bawah IAGI sebagai satu-satunya organisasi profesi ahli geologi di Indonesia dan PERHAPI sebagai satu-satunya organisasi profesi ahli pertambangan di Indonesia. Sebagai satu kesatuan dengan Kode KCMI, para CPI di bawah IAGI dan PERHAPI terikat dengan Kode Etik organisasi masing-masing.

      SNI merupakan standar yang berisi panduan teknis di dalam membuat pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya mineral dan estimasi cadangan mineral. Kepatuhan anggota CPI akan Kode KCMI akan memberikan dasar atau pijakan moral dan etika yang sangat kuat bagi CPI dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya, sedangkan SNI akan memastikan kepatuhan teknis. Oleh karenanya SNI dan Kode KCMI saling melengkapi.

      Sebagai anggota CRIRSCO (Committee for International Reserve Reporting Standards), Kombers KCMI berkewajiban menjaga agar Kode KCMI terus sejalan dengan panduan (template) standar pelaporan Internasional dan perkembangan sistem pelaporan global. Untuk itu Kode KCMI bersifat dinamis dan akan senantiasa dimutakhirkan. Sementara SNI tidak terkait dengan CRIRSCO dan tidak mempunyai kewajiban penyesuaian dengan perkembangan standar panduan (template) pelaporan Internasional. Hal ini akan menjadikan Kode KCMI dan CPI setara dengan lembaga yang sama anggota CRIRSCO di negara lain seperti Kode JORC dan Competent Person dibawah AusIMM dan AIG di Australia.

      Kami senantiasa mendorong dan mempromosikan praktik-praktik terbaik di dalam pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya mineral dan estimasi cadangan mineral di Indonesia agar sesuai dengan Kode KCMI dan selaras dengan standar / panduan (template) Internasional yang telah diakui secara luas di dunia seperti CRIRSCO Template. Sebagai dukungan Kombers terhadap SNI, kami mendorong dan terlibat aktif  berkomunikasi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam usaha melakukan pemutakhiran SNI agar selaras dengan Kode dan standar / panduan (template) pelaporan Internasional oleh CRIRSCO. Anggota Kombers secara aktif telah juga terlibat membantu memutakhirkan SNI untuk minerba pada tahun 2011 dan akan terus mendorong dan mendukung pemutakhiran SNI sesuai dengan perkembangan industri pertambangan di tanah air dan dunia.

      Kode KCMI dan SKKNI

      Kode KCMI adalah kode praktik profesional yang memberikan acuan minimum pelaporan publik tentang hasil eksplorasi, sumber daya dan cadangan di Indonesia.  Laporan publik tersebut dibuat berdasarkan hasil kerja Competent Person Indonesia (CPI) dengan menggunakan tiga azas Transparansi, Materialitas, dan Kompetensi.

      Untuk menjadi seorang CPI, seorang kandidat, harus anggota PERHAPI atau IAGI dan harus memenuhi beberapa persyaratan dan melewati proses verifikasi yang diadakan oleh Komite Implementasi Kode KCMI PERHAPI atau Komite Implementasi Kode KCMI IAGI. Oleh karena CPI adalah anggota PERHAPI atau IAGI, mereka terikat pada Kode Etik dan aturan organisasi yang menaunginya. Apabila ditemukan dan dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh seorang CPI maka PERHAPI atau IAGI memiliki kewenangan dan kewajiban  melakukan proses Investigasi dan menerapkan tindakan pendisiplinan termasuk untuk menangguhkan dan menghentikan keanggotaan dari anggota nya, termasuk di dalamnya para CPI.

      Selain melakukan verifikasi, Komite Implementasi dari masing-masing organisasi juga berperan dalam program pengembangan kompetensi dari setiap anggota CPI-nya melalui kegiatan CPD (Continuing Professional Development), workshop/seminar, pelatihan dan refreshing Kode.  Komite Implementasi juga memberikan wadah bagi para CPI untuk saling bertukar informasi dan perkembangan terakhir terkait pelaporan hasil eksplorasi, sumber daya dan cadangan.  Manfaat lain menjadi seorang CPI adalah kesetaraan yang didapat dengan competent person organisasi lain yang tergabung dalam CRIRSCO (JORC, SAMREC, NI43-101, dan yang lainnya).

      Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah acuan minimum kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.  Terkait dengan kompetensi pelaporan hasil eksplorasi, sumber daya dan cadangan, telah dikeluarkan SKKNI no 98 tahun 2019 tentang pelaporan kegiatan eksplorasi terperinci, SKKNI no 88 tahun 2019 tentang pemodelan dan estimasi sumber daya, dan SKKNI no 40 tahun 2019 tentang estimasi cadangan.

      Seorang profesional di bidang industri mineral yang telah melalui uji kompetensi pelaporan berdasarkan SKKNI akan disebut Ahli Pelaporan dan akan terdaftar di BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).  Ahli Pelaporan akan bersifat individual dan tidak dinaungi oleh organisasi atau komite tertentu sehingga tidak mempunyai kegiatan pendidikan berkelanjutan dan tidak terikat terhadap kode etik organisasi.

      Kami berpendapat bahwa pemilihan sebagai Competent Person Indonesia (CPI) atau sebagai Ahli Pelaporan atau sebagai keduanya, merupakan pilihan individual yang perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta keperluannya.  Meskipun demikian kami percaya bahwa pengembangan, pengawasan dan penegakan disiplin dalam implementasi suatu standar pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumberdaya dan estimasi cadangan sangatlah diperlukan guna mencegah penyalahgunaan laporan tersebut. Memastikan bahwa pemutakhiran  Kode dan sistem Competent Person Indonesia selalu sesuai dan selaras dengan praktik-praktik terbaik dunia industri pertambangan internasional dan diakui merupakan sebuah keharusan di tengah-tengah percaturan industri dunia tambang global.

      Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2019. Adi Maryono (Ketua Kombers KCMI), Diketahui oleh Sukmandaru Prihatmoko (Ketua Umum IAGI) dan Rizal Kasli (Ketua Umum PERHAPI). (Biro Media IAGI)

      Surat Edaran Kombers 2019

      Foto 1. Pembacaan Surat Edaran Kombers IAGI-PERHAPI tentang Kode KCMI/ CPI dan SNI/ SKKNI oleh Sekretaris Kombers Arif Zardi Dahlius

      (Biro media internal IAGI)

      Comments

      comments